Tolak pinjaman luar negeri Kemenkes senilai Rp70 triliun, massa ICW gelar aksi  

Elshinta.com - Ratusan massa yang tergabung dalam Ikatan Cendekia Wira (ICW) turun ke jalan menolak kebijakan Pinjaman Luar Negeri (PLN) senilai Rp70 triliun yang digagas oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Menteri Budi Gunadi Sadikin. Aksi ini berlangsung serentak di Gedung KPK dan lingkungan Kemenkes sebagai respons atas kekhawatiran akan ancaman terhadap industri alat kesehatan (alkes) nasional.

Koordinator aksi ICW, Hendri, menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya membuka peluang impor produk asing, melainkan juga meningkatkan ketergantungan Indonesia pada teknologi luar negeri. Menurutnya, jika kebijakan ini terus berjalan, ketahanan dan kemandirian industri alkes nasional akan hancur, sehingga negeri ini berisiko selalu tunduk pada kepentingan asing di sektor kesehatan.

"Kebijakan ini bukan hanya soal impor, tapi juga soal ketergantungan. Jika industri lokal dibiarkan mati, ke depan kita akan selalu tunduk pada kepentingan asing dalam sektor kesehatan," tegas Hendri seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Supriyarto Rudatin, Rabu (12/2).

Hendri juga mengkritisi mega proyek Indonesia Health System Strengthening (IHSS) yang dibiayai dengan utang luar negeri. Ia menilai proyek tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Perindustrian No. 3 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 mengenai kewajiban penggunaan produk dalam negeri. Persyaratan tender yang diskriminatif, kata Hendri, justru menguntungkan perusahaan asing dan mengesampingkan pelaku usaha lokal.

Massa ICW menuntut pembatalan kebijakan pinjaman luar negeri yang dinilai merugikan industri dalam negeri serta revisi aturan tender agar lebih berpihak pada UMKM. Selain itu, mereka mendesak agar proyek IHSS dijalankan dengan transparansi penuh, sehingga tidak ada celah bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran negara.

Dalam aksi yang juga digelar di hadapan Gedung KPK, massa mendesak lembaga tersebut segera menyelesaikan penyelidikan atas dugaan korupsi yang melibatkan oknum di Kemenkes dan perusahaan penyedia alkes. Tuntutan evaluasi menyeluruh terhadap pengadaan antropometri kit pun disuarakan untuk memastikan tidak terjadi kerugian negara lebih lanjut.

ICW memperingatkan bahwa kelanjutan kebijakan tersebut dapat menjerumuskan industri alkes lokal ke dalam krisis, sekaligus membuka peluang dominasi pemain asing di sektor kesehatan nasional. Massa menegaskan, langkah ini bukanlah solusi untuk perbaikan sistem kesehatan, melainkan justru ancaman yang dapat menggagalkan kemandirian kesehatan Indonesia.